Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 sampai 31 Desember 2022, hal ini disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa .Dengan hal ini, maka pemerintah  menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Nomor 2022 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan PMK Nomor 114 Tahun 2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.

Dalam Media Briefing di Jakarta, Ihsan Priyawibawa juga menyampaikan bahwa berdasarkan PMK Nomor 113 Tahun 2022, jenis insentif yang diperpanjang tidak ada perubahan dari PMK Nomor 226 Tahun 2021, yaitu insentif PPN atas penyerahan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22, dan fasilitas PPh bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan,”. Perpanjangan ini juga berlaku untuk insentif pemungutan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan PPh final jasa konstruksi (DTP).

Pemerintah juga mengatur terkait relaksasi pelaporan faktur pajak pengganti atas faktur pajak tahun 2021 dan 2022 menjadi paling lama 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023, dan penegasan bahwa wajib pajak memiliki PPN terutang jika pemanfaatan fasilitas tidak memenuhi ketentuan, hal ini tercantum dalam PMK Nomor 113 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah  menegaskan bahwa wajib pajak hanya dapat memanfaatkan pembebasan dari pengenaan PPN atas vaksin, obat, peralatan perlindungan diri, dan barang lain. Pemerintah juga menegaskan wajib pajak untuk melakukan pengajuan kembali permohonan Surat Keterangan Bebas agar dapat memanfaatkan insentif ini.

Disisi lain, pemerintah mengubah pihak pelapor realisasi PPh final jasa konstruksi DTP menjadi Penanggung Jawab kontruksi, yaitu Direktur Jenderal Sumber Daya Air, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hal ini sesuai dalam PMK Nomor 114 Tahun 2022. Ihsan Priyawibawa juga menyampaikan bahwa perpanjangan insentif ini adalah bentuk bantuan pemerintah kepada wajib pajak yang terkena dampak dari pandemic COVID-19 sehingga hal ini diharapkan dapat pulih dengan lebih cepat.

 

Sumber :

Yolandha, F. (2022, August 2). Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak untuk Penanganan Covid-19. Retrieved from republika.co.id.

NIK RESMI SEBAGAI NPWP

Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi berfungsi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setelah RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ditandatangi oleh Presiden Joko Widodo (29/10)  menjadi UU No. 7 tahun 2021. Integrasi NIK dan NPWP ini akan menjadi Single Identity Number (SIN) yang membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam rangka pendaftaran dan perubahan data wajib pajak sekaligus untuk melengkapi database master file wajib pajak.

Integrasi NIK dan NPWP ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan dan diprediksi akan selesai dalam 2024, hal ini dikarenakan setiap penduduk Indonesia memiliki 40 nomor identitas berbeda yang tersebar di berbagai lembaga dan instansi. Tidak hanya itu, di lapangan sering ditemukan pula NIK fiktif dan ganda yang menghambat proses integrasi.

Kemenkeu – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara langsung meresmikan peluncuran inovasi tersebut pada Selasa 19 Juli 2022 di Aula Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta. Menkeu dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mendemokan login ke aplikasi pajak.go.id menggunakan NIK sebagai tanda mulainya perubahan besar tersebut.

Dirjen pajak menyebutkan bahwa Wajib pajak orang pribadi kini dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan begitu, masyarakat diberikan kemudahan tidak perlu repot mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak karena integrasi NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah berjalan.

Sumber berita:

RI, Kemenkeu. (2022). Rayakan Hari Pajak, DJP Resmi Gunakan NIK sebagai NPWP. Jakarta: Kemenkeu.go.id.

Kemenkeu Tunda Penerapan Pajak Karbon, Ada Apa?

Penerapan pajak karbon yang akan dilaksanakan mulai juli 2022 ditunda oleh pemerintah dan berlaku ke beberap sektor, kecuali batu bara yang mungkin akan ditindak lanjuti dari undang-undang harmonisasi peraturan pajak (UU HP). 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, alasan penundaan penerapan pajak karbon adalah berkaitan dengan lonjalan harga komoditas yang terjadi pada sektor pangan untuk beberapa waktu ini.

Sehingga menyebabkan penghambatan laju pertumbuhan ekonomi global, namun Febrio memastikan bahwasannya pajak karbon akan ditargetkan untuk pertama kali pada PLTU batu bara menggunakan mekanisme cap dan tax mulai 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Penerapan pajak karbon 2022  nantinya juga akan dijadikan sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). 

Di antaranya melalui mekanisme transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM) fen9 memensiunkan dini PLTU Batubara (phasing down coal).

 

Sumber berita:

Liputan6.com.(2022).Pajak Karbon Batal Diterapkan 1 Juli 2022

Umur Berapa ya Wajib Bayar Pajak?

Pasti kita pernah mendengar informasi mengenai anak-anak dibawah umur 18 tahun yang telah memiliki penghasilan diatas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Lalu apakah mereka bisa membayar pajak penghasilan? Untuk menjadi Wajib Pajak ada 2 syarat yang harus terpenuhi yaitu objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah orang tersebut memiliki penghasilan melebihi PTKP. Apa itu PTKP? Berdasarkan pasal 7 UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) adalah adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.  Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, inilah yang disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 membahas mengenai penyesuaian PTKP, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, atau PTKP paling sedikit yaitu sebesar Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan. Artinya, jika wajib pajak memiliki penghasilan yang lebih besar dari Rp4.500.000 sebulan, maka wajib pajak harus membayar sesuai dengan PPh 21 karena penghasilan tahunannya sudah melebihi batas yang ditentukan untuk PTKP. Namun, wajib pajak yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh. Kewajiban ini tetap berlaku sampai wajib pajak memperoleh status Non-Efektif (NE) dari DJP.

 

Tapikan Umur Minimal Memiliki NPWP adalah 18 Tahun?

Untuk contoh kasusnya jika seorang anak berumur dibawah 18 tahun menandatangani kontrak untuk bermain film dengan proses syuting lebih dari satu tahun dan dibayar sejumlah Rp5.000.000 per bulannya, tentunya jumlah penghasilan anak tersebut sudah terhitung menjadi penghasilan wajib pajak.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 7: ” Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.” UU PPh yang sama dengan Pasal 8 juga menyebutkan: “Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Akan tetapi, dalam kasus tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Jadi anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah belum dapat melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, penghasilan sesorang yang dibawah 18 tahun tersebut akan di gabungkan dengan orang tuanya baik ibu atau ayahnya, kemudian akan dihitung jumlah pajak terhutangnya. Apabila seorang anak belum dewasa, tetapi orangtuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

 

Sumber berita:

Finansialku.com. (2017). Anak di Bawah Umur Berpenghasilan Apakah Bayar Pajak?

 

SIMAK KEWAJIBAN PAJAK “JESSE CHOI” SEBAGAI WNA!

Beberapa hari yang lalu publik dibuat heboh dengan kabar aktris multitalenta Maudy Ayunda mendadak dikabarkan bahwa dirinya telah dipersunting oleh seorang pria Warga Negara Amerika berkelahiran Korea yang bernama lengkap Jesse Jiseok Choi.  Jesse Choi diketahui berkarir di bidang industri modal ventura namun Jesse memilih untuk berpindah ke Indonesia pada bulan Februari 2022. Tentu saja karena keputusannya untuk berpindah ke Indonesia maka Jesse pun harus menaati segala peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk kewajiban perpajakan Jesse Choi sebagai warga negara asing yang menikahi warga negara Indonesia. Mari kita bahas peraturan perpajakan apa saja yang akan berlaku !

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Pasal 111 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)).

Dalam hal ini, yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah (Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja) Orang pribadi baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang :

  1. Bertempat tinggal di Indonesia;  Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau  Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian, yang dimaksud keberadaan di Indonesia lebih dari 183 hari bukan berarti keberadaan tersebut harus berturut-turut, namun dilihat dari jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia sejak kedatangannya dalam kurun waktu 12 bulan (Penjelasan Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja).

Sedangkan, yang menjadi subjek pajak luar negeri adalah (Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja): Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia :

  1. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  2. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:

-Tempat tinggal Pusat kegiatan utama

-Tempat menjalankan kebiasaan Status subjek pajak; dan/atau Persyaratan tertentu lainnya; atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Maka dari itu, WNA termasuk ke dalam subjek pajak lho dan wajib bayar pajak di Indonesia.  Adapun apabila persyaratan diatas dapat dipenuhi oleh Jesse Choi  maka  ia dapat memperoleh status sebagao subjek pajak dalam negeri.  Lalu apakah peraturan itu berlaku jika sumber penghasilan Jesse Choi berasal dari luar negeri? Nah perlu diketahui pada Pasal 4 UU Pph yang menerangkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak , baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Tetapi pada Pasal 4 ayat 1a UU Pph memberikan pengecualian bagi WNA tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Pengecualian tersebut berupa pengenaan Pph hanya atas penghasilan yang diterima Indonesia. Pengecualian ini berlaku apabila WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri memenuhi 2 ketentuan, yaitu:

  1. Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Berlaku 4 tahun pajak dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Catatannya, merujuk Pasal 4 ayat 1b, penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang dibayarkan diluar Indonesia.

Lalu untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdapat pengurangan dalam wujud penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Hal ini berarti jika seorang WNA dapat memenuhi syarat subjekti dan objektif dan penghasilannya diatas PTKP maka dirinya wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT ) Tahunan atas kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak.

 

Sumber berita:

Salsabila, A. (2021). WNA Wajib Bayar Pajak di Indonesia, Bener Gak Sih? Smartlegal.id.

 

DJP Makin Canggih! WP Perlu Perhatikan Tindak Pidana Berisiko Tinggi

Ditjen Pajak (DJP) mempunyai 2 aplikasi compliance risk management (CRM) baru, masing-masing untuk ‘fungsi penegakan hukum’ dan ‘fungsi penilaian’. Melalui 2 aplikasi baru ini, DJP  memiliki indikator dalam menentukan prioritas wajib pajak yang akan dilakukan tindakan penegakan hukum dan kegiatan penilaian. Kedua aplikasi CRM yang baru memiliki fungsi berbeda. CRM fungsi penegakan hukum akan memberikan gambaran mengenai wajib pajak yang mendapat prioritas dilakukan penegakan hukum, mengacu pada Pasal 37 hingga Pasal 42 UU KUP. Sementara itu, CRM fungsi penilaian akan memetakan kepatuhan wajib pajak berdasarkan kegiatan yang diatur pada Pasal 10 dan Pasal 18 UU PPh dan pasal 16C UU PPN. Selain 2 fungsi penegakan hukum dan penilaian, DJP sudah lebih dulu menggunakan CRM untuk fungsi lainnya seperti fungsi pengawasan dan pemeriksaan, fungsi penagihan, fungsi ekstensifikasi, transfer pricing, dan edukasi perpajakan. Selanjutnya, implementasi CRM fungsi penegakan hukum juga memetakan ada 3 tindakan pidana perpajakan yang membuat wajib pajak memiliki risiko tinggi. Ketiganya adalah pungut tidak setor, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan percobaan restitusi atau kompensasi pajak. Seperti aplikasi-aplikasi CRM pada fungsi lainnya, risiko wajib pajak diukur melalui bidang koordinat berdasarkan tingkat kemungkinan ketidakpatuhan pada sumbu X dan dampak fiskalnya pada sumbu Y.Pada sumbu X, aplikasi CRM mengukur tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh adanya tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak. Pada sumbu Y, akan diukur konsekuensi tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak.

References

DDTCNews, R. (2022). DJP Makin Canggih! WP Perlu Perhatikan Tindak Pidana Berisiko Tinggi. 1-2.

 

Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
  2. Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.
  3. Barang dan Jasa tertentu TETAP DIBERIKAN FASILITAS BEBAS PPNantara lain:- barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi; – jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja; – Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci; – air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap); – listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA); – rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS; – jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional; – mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak; – minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi; – emas batangan dan emas granula; – senjata/alutsista dan alat foto udara.
  4. Barang tertentu dan jasa tertentu TETAP TIDAK DIKENAKAN PPN: 

    – barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; – jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering; –uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga; – jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

  5. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan: –

    – penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%; – pembebasan pajak untuk WP OP pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta; – fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%; – layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Miliar tetap diberikan.

  6. Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli msyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
  7. Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuj menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperlihatkan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.
  8. Pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam: 

    – PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE; – PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri; – PMK tentang PPN atas LPG Tertentu; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; – PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu; – PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN; – PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah; – PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto; – PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial; – PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

  9. Direktorat Jenderal Pajak telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti: e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.

 

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-penyesuaian-tarif-ppn-11-mulai-1-april-2022/

 

Integrasi NIK dan NPWP

Apa Saja Sih Manfaat NIK Jadi NPWP?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan kemudahan. Terutama dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Hal ini bertujuan dengan dijadikannya NIK sebagai NPWP, maka masyarakat tidak perlu memiliki banyak identitas untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, bukan berarti semua yang memiliki NIK harus membayar pajak.

Misalnya, saat membeli kendaraan atau melakukan transaksi yang memerlukan NPWP, masyarakat tak perlu menghafal banyak nomor identitas. Selain itu, ini juga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendata wajib pajak yang ada di Indonesia.

Namun, dalam perubahan ini tidak akan membuat semua masyarakat yang memiliki NIK menjadi objek pajak. Sebab, yang membayar pajak adalah mereka yang mampu dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun PTKP saat ini ditetapkan sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Artinya, di bawah nilai tersebut tidak akan dipungut pajak justru dibantu oleh pemerintah.

Sumber            :

https://www.cnbcindonesia.com

TAX AVOIDANCE

Tax avoidance (Penghindaran Pajak) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Secara umum, tax avoidance ini merupakan suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan dalam suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi disisi lain tidak diinginkan. Untuk mengatasi hal tersebut masing-masing negara menerbitkan ketentuan penghindaran pajak yang disebut dengan Anti Avoidance Rule atau anti penghindaran pajak. Ada dua ketentuan yang mengatur anti penghindaran pajak yaitu Specific Anti Avoidance Rule (SAAR) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR).

SAAR adalah ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi yang bersifat spesifik seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation. Sedangkan GAAR adalah ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum atau tidak dibatasi pada subjek atau objek tertentu. Ketentuan anti penghindaran pajak di Indonesia masih menyasar pada skema SAAR saja seperti yang tercantum dalam UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai salah satu upaya pencegahan praktik penghindaran pajak. Namun ada kabar baik bahwa terdapat rencana implementasi GAAR yang tertuang dalam Rancangan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Sumber :

Hubungan Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion & Anti Avoidance Rule


https://atpetsi.or.id/memahami-ketentuan-antipenghindaran-pajak-gaar–saar

PERATURAN PERPAJAKAN, Beleid Antipenghindaran Pajak Diperluas

 

TAX HEAVEN COUNTRY

Tax Heaven Country merupakan negara yang menawarkan Pajak yang rendah, bahkan ada yang sampai tanpa ada pemungutan pajak kepada perusahaan maupun Individu asing. Tax Heaven kerap disebut juga sebagai Suaka Pajak, dimana kata Suaka sendiri berarti tempat “Berlindung”. Dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 total ada 32 negara yang termasuk ke dalam Tax Heaven Country.

Ada 3 negara yang sangat popular
1. Cayman Island
Negara ini terletak di Laut Karibia yang menjadi salah satu pusat Finansial Dunia, di negara ini ada lebih dari 600 bank yang berasal dari 60 negara di dunia.
2. British Virgin Islands
BVI kerap kali disebut sebagai surga pajak, karena di BVI hampir tidak ada pemungutan pajak, baik itu pajak yang dibayarkan, tidak ada pajak penjualan, pajak warisan bahkan tidak ada pajak pendapatan perkapita.
3. Panama
Negara ini melakukan pemotongan pajak minimal yang menjadi daya tarik, selain itu Panama juga membebaskan siapa saja yang memulai usaha tidak perlu membayar pajak.

Sumber:
• info pajak.ac.id
• Finpedia.id