Transfer Pricing (TP) merupakan salah satu skema penghindaran pajak (tax avoidance) yang menjadi tantangan dan permasalahan perpajakan (tax matter and challenges) sehingga dapat membebani administrasi (administrative cost) dari otoritas pajak di berbagai yurisdiksi. Pada tahun 2015, TP masuk dalam agenda besar Inclusive Framework untuk dibahas dan dirumuskan standar penanganannya.
Lebih dari 60% transaksi ekonomi internasional dilakukan oleh pelaku usaha global dan dipicu oleh perbedaan struktur dan tarif pajak antar yurisdiksi mengakibatkan meningkatnya besaran dan volume dari nilai TP. Berdasarkan laporan dari State of Tax Justice, secara global potensi penerimaan pajak yang hilang mencapai USD 312 miliar akibat dari penghindaran pajak antar yurisdiksi secara agresif melalui skema TP.
Bagaimana TP bisa terjadi? Praktik TP tumbuh dari transaksi hubungan istimewa seperti pinjaman, penjualan, pembelian, royalty, dan jasa manajemen yang dilakukan oleh entitas-entitas hukum dalam perusahaan yang sama. Hal tersebut seringkali disebut dengan TP Domestik. Sedangkan, TP lintas yurisdiksi terjadi pada kalangan antar entitas hukum yang berbeda domisili hukumnya namun masih dalam perusahaan yang sama.
Adakah cara untuk menangani TP? Berikut beberapa cara penanganan TP yang perlu anda ketahui. Menangani TP dengan melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan (legal framework) termasuk tax treaty, ketentuan mengenai penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), pencegahan timbulnya sengketa pajak akibat TP dan penyelesaian sengketa pajak atau Mutual Agreement Procedure (MAP). Selain itu, mengatasi TP dengan membangun struktur dan proses bisnisnya, sebagai contoh Australian Tax Office (ATO) yang bekerja untuk menangani kepatuhan perusahaan grup (associate enterprises) termasuk penanganan TP yang dilakukan secara terpusat.
Sumber :
Liputan6. (2023, Juni 19). Opini: Transfer Pricing dan Aspek Perpajakannya. Retrieved Juni 20, 2023, from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/5323230/opini-transfer-pricing-dan-aspek-perpajakannya