Fungsi Pajak di Masa Pandemi

 

Fungsi Pajak di Masa Pandemi

Negara kita saat ini sedang dalam keadaan genting, sama seperti ratusan negara yang lain. Baik negara maju, maupun negara berkembang juga mengalami hal yang sama. Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS CoV-2) atau yang  lebih umum dikenal dengan virus Corona, dengan nama penyakitnya Covid-19.

Continue reading “Fungsi Pajak di Masa Pandemi”

Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, ini Penjelasan Kepala Bappenas

Kementerian ppn/bappenas menyebut indonesia perlu menerapkan pajak karbon untuk mendukung transformasi ekonomi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Menteri ppn/kepala bappenas suharso monoarfa mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam upaya pembangunan rendah karbon. Kebijakan fiskal menjadi instrumen untuk mendukung agenda net zero emission indonesia.

“selain kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, tapi yang tidak kalah penting adalah kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission,” katanya dalam webinar, selasa (20/4/2021).

Suharso menuturkan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi ramah lingkungan akan menjadi kebijakan yang sangat tidak populer. Terdapat dua saran kebijakan fiskal yang disodorkan bappenas dalam mendukung transformasi ekonomi hijau.

Pertama, pemerintah wajib mencabut semua jenis subsidi bahan bakar minyak. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dilakukan secara bertahap sampai dengan 100% nihil subsidi pada 2030.

Kedua, pemerintah perlu memperkenalkan pajak karbon. Saran untuk menerapkan pajak karbon juga berlaku dengan tarif berjenjang hingga mencapai titik tarif pajak sebesar 50% pada 2030.

“kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission, contohnya dan sangat tidak populer, yaitu menghapuskan subsidi bbm hingga 100% paling tidak [pada] 2030. Ini harus dilakukan secara bertahap dan penerapan pajak karbon yang ditingkatkan bertahap hingga 50% pada 2030,” ujarnya.

Selain dukungan kebijakan fiskal, pemerintah juga harus melakukan perubahan kebijakan sektoral pada energi, lahan dan pengolahan limbah. Pada sektor energi, perlu dilakukan penurunan intensitas melalui efisiensi energi dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan.

Pada sektor lahan, pemerintah perlu melakukan reforestasi hutan dan melakukan restorasi lahan gambut serta rehabilitasi kawasan mangrove. Pada saat bersamaan, upaya pencegahan pada kegiatan deforestasi dan kebakaran hutan terus dilakukan.

Kemudian, pada sisi pengolahan limbah, pemerintah perlu melakukan penurunan produksi limbah cair. Selanjutnya, mempromosikan skema ekonomi circular dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Sumber : https://news.ddtc.co.id/penerapan-pajak-karbon-di-indonesia-ini-penjelasan-kepala-bappenas-29291

Sri Mulyani Mau Tambah Basis Pajak RI, Ini yang Diincar

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap forum G20 bisa mempercepat kesepakatan implementasi pajak digital. Kesepakatan itu, menurut Sri Mulyani bisa meningkatkan basis pajak.

Dia mengaku rasio pajak nasional masih rendah yaitu sekitar 11,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Rasio pajak perlu ditingkatkan dan reform perlu dilakukan. Saat ini kita mencari cara bagaimana memperdalam basis pajak, dan diharapkan di forum G20 bisa tercapai ketentuan pajak digital ini sehingga bisa adil,” kata Sri Mulyani dalam acara peluncuran OECD Economics Survey of Indonesia 2021 secara virtual, Kamis (18/3/2021). Dalam survey OECD tahun 2021, pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi dan berujung pada rasio pajak Indonesia. Rasio pajak Indonesia tercatat 11,9% terhadap PDB atau jauh di bawah rata-rata negara OECD yang sebesar 34,4%.

OECD mengusulkan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan basis pajak salah satunya dari sektor properti dan industri tembakau. “Meningkatkan tarif pajak tertentu, misalnya, untuk tembakau serta memperluas basis pajak, menutup celah dan meningkatkan kepatuhan pada pajak penjualan juga dapat membantu menopang pendapatan,” tulis laporan OECD.

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani juga menceritakan program bantuan sosial (bansos) berhasil mencegah peningkatan angka kemiskinan di tanah air khususnya bagi masyarakat yang terdampak COVId-19. “Bagaimana bisa men-support yang paling rentan, yaitu populasi yang paling terdampak karena tidak bisa melakukan mobilitas dan itu sangat menekan sektor informal dan UKM di Indonesia,” kata dia.

Sumber: detikfiance

JANGAN TERBURU PANIK ! INI DIA PENJELASAN KEMENKEU TERKAIT PEMAJAKAN PULSA, VOUCHER, DAN TOKEN LISTRIK

                                                        Source : beritamoneter.com

Isu perpajakan terbaru terkait pemajakan pulsa, voucher dan token listrik sempat menggemparkan publik. Pasalnya, banyak terjadi kesalahpahaman tentang peluncuran informasi ini. Salah satu yang paling dikhawatirkan masyarakat adalah terjadi kenaikan atas harga pulsa, voucher dan token listrik akibat pengenaan pajak ini.

Continue reading “JANGAN TERBURU PANIK ! INI DIA PENJELASAN KEMENKEU TERKAIT PEMAJAKAN PULSA, VOUCHER, DAN TOKEN LISTRIK”