SIMAK KEWAJIBAN PAJAK “JESSE CHOI” SEBAGAI WNA!

Beberapa hari yang lalu publik dibuat heboh dengan kabar aktris multitalenta Maudy Ayunda mendadak dikabarkan bahwa dirinya telah dipersunting oleh seorang pria Warga Negara Amerika berkelahiran Korea yang bernama lengkap Jesse Jiseok Choi.  Jesse Choi diketahui berkarir di bidang industri modal ventura namun Jesse memilih untuk berpindah ke Indonesia pada bulan Februari 2022. Tentu saja karena keputusannya untuk berpindah ke Indonesia maka Jesse pun harus menaati segala peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk kewajiban perpajakan Jesse Choi sebagai warga negara asing yang menikahi warga negara Indonesia. Mari kita bahas peraturan perpajakan apa saja yang akan berlaku !

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Pasal 111 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)).

Dalam hal ini, yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah (Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja) Orang pribadi baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang :

  1. Bertempat tinggal di Indonesia;  Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau  Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian, yang dimaksud keberadaan di Indonesia lebih dari 183 hari bukan berarti keberadaan tersebut harus berturut-turut, namun dilihat dari jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia sejak kedatangannya dalam kurun waktu 12 bulan (Penjelasan Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja).

Sedangkan, yang menjadi subjek pajak luar negeri adalah (Pasal 111 angka 1 UU Cipta Kerja): Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia :

  1. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
  2. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:

-Tempat tinggal Pusat kegiatan utama

-Tempat menjalankan kebiasaan Status subjek pajak; dan/atau Persyaratan tertentu lainnya; atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Maka dari itu, WNA termasuk ke dalam subjek pajak lho dan wajib bayar pajak di Indonesia.  Adapun apabila persyaratan diatas dapat dipenuhi oleh Jesse Choi  maka  ia dapat memperoleh status sebagao subjek pajak dalam negeri.  Lalu apakah peraturan itu berlaku jika sumber penghasilan Jesse Choi berasal dari luar negeri? Nah perlu diketahui pada Pasal 4 UU Pph yang menerangkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak , baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Tetapi pada Pasal 4 ayat 1a UU Pph memberikan pengecualian bagi WNA tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Pengecualian tersebut berupa pengenaan Pph hanya atas penghasilan yang diterima Indonesia. Pengecualian ini berlaku apabila WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri memenuhi 2 ketentuan, yaitu:

  1. Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Berlaku 4 tahun pajak dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Catatannya, merujuk Pasal 4 ayat 1b, penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang dibayarkan diluar Indonesia.

Lalu untuk menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdapat pengurangan dalam wujud penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Hal ini berarti jika seorang WNA dapat memenuhi syarat subjekti dan objektif dan penghasilannya diatas PTKP maka dirinya wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT ) Tahunan atas kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak.

 

Sumber berita:

Salsabila, A. (2021). WNA Wajib Bayar Pajak di Indonesia, Bener Gak Sih? Smartlegal.id.

 

DJP Makin Canggih! WP Perlu Perhatikan Tindak Pidana Berisiko Tinggi

Ditjen Pajak (DJP) mempunyai 2 aplikasi compliance risk management (CRM) baru, masing-masing untuk ‘fungsi penegakan hukum’ dan ‘fungsi penilaian’. Melalui 2 aplikasi baru ini, DJP  memiliki indikator dalam menentukan prioritas wajib pajak yang akan dilakukan tindakan penegakan hukum dan kegiatan penilaian. Kedua aplikasi CRM yang baru memiliki fungsi berbeda. CRM fungsi penegakan hukum akan memberikan gambaran mengenai wajib pajak yang mendapat prioritas dilakukan penegakan hukum, mengacu pada Pasal 37 hingga Pasal 42 UU KUP. Sementara itu, CRM fungsi penilaian akan memetakan kepatuhan wajib pajak berdasarkan kegiatan yang diatur pada Pasal 10 dan Pasal 18 UU PPh dan pasal 16C UU PPN. Selain 2 fungsi penegakan hukum dan penilaian, DJP sudah lebih dulu menggunakan CRM untuk fungsi lainnya seperti fungsi pengawasan dan pemeriksaan, fungsi penagihan, fungsi ekstensifikasi, transfer pricing, dan edukasi perpajakan. Selanjutnya, implementasi CRM fungsi penegakan hukum juga memetakan ada 3 tindakan pidana perpajakan yang membuat wajib pajak memiliki risiko tinggi. Ketiganya adalah pungut tidak setor, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan percobaan restitusi atau kompensasi pajak. Seperti aplikasi-aplikasi CRM pada fungsi lainnya, risiko wajib pajak diukur melalui bidang koordinat berdasarkan tingkat kemungkinan ketidakpatuhan pada sumbu X dan dampak fiskalnya pada sumbu Y.Pada sumbu X, aplikasi CRM mengukur tingkat kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh adanya tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak. Pada sumbu Y, akan diukur konsekuensi tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak.

References

DDTCNews, R. (2022). DJP Makin Canggih! WP Perlu Perhatikan Tindak Pidana Berisiko Tinggi. 1-2.

 

Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
  2. Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.
  3. Barang dan Jasa tertentu TETAP DIBERIKAN FASILITAS BEBAS PPNantara lain:- barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi; – jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja; – Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci; – air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap); – listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA); – rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS; – jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional; – mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak; – minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi; – emas batangan dan emas granula; – senjata/alutsista dan alat foto udara.
  4. Barang tertentu dan jasa tertentu TETAP TIDAK DIKENAKAN PPN: 

    – barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; – jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering; –uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga; – jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

  5. Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, penyesuaian tarif PPN juga dibarengi dengan: –

    – penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50 juta sampai dengan Rp60 juta dari 15% menjadi 5%; – pembebasan pajak untuk WP OP pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta; – fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1%, 2% atau 3%; – layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Miliar tetap diberikan.

  6. Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli msyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
  7. Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuj menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperlihatkan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.
  8. Pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam: 

    – PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE; – PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri; – PMK tentang PPN atas LPG Tertentu; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; – PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu; – PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN; – PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah; – PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto; – PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial; – PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah; – PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

  9. Direktorat Jenderal Pajak telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti: e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.

 

Sumber: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-penyesuaian-tarif-ppn-11-mulai-1-april-2022/

 

PENGUMUMAN OPEN RECRUITMEN PANITIA FESTIVAL PAJAK 2022 – TAHAP SELEKSI WAWANCARA

Selamat kepada para peserta yang telah lolos dalam tahap seleksi Wawancara Open Recruitmen Panitia Festival Pajak 2022. Berikut adalah daftar peserta yang dinyatakan lolos :

DAFTAR PESERTA LOLOS SELEKSI WAWANCARA

No Nama Lengkap NIM Jurusan Sie
1 Ella Afriliana 200432619282 EKP Sie Acara CFP
2 Muflihatun Ni’mah 200412623608 Manajemen Sie Acara CFP
3 Devyra Rimadhani Santoso 200432619238 EKP Sie Acara Semnas
4 Astri Zullaisih 200422620807 Akuntansi Sie Acara Semnas
5 Yunita Dwi Indriani 200422620965 Akuntansi Sie Kestari
6 Nurul Intan Septini 200413623394 Manajemen Sie PDD
7 Ananda Erliana Dewi 200422620852 Akuntansi Sie PDD
8 Putri Yunita Dwi Ababil 200413623269 Manajemen Sie Humas
9 Afifah Khoirunnissa 200422620917 Akuntansi Sie Humas
10 Indriana Widya Nurcahyani 200421622083 Akuntansi Sie Perkab
11 Hilyatun Nabilah 210432620514 EKP Sie Perkab

 

Selamat bagi kalian yang telah terpilih dalam seleksi wawancara ini. Untuk yang belum terpilih, jangan berkecil hati, tetap semangat, dan masih ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih.

 

Note :

Diharapkan kepada peserta yang terpilih untuk melakukan konfirmasi ke nomor 082230581682 (Arinda) dengan format : Nama_Jurusan_Angkatan_Sie

PENGUMUMAN OPEN RECRUITMEN PANITIA FESTIVAL PAJAK 2022 – TAHAP SELEKSI BERKAS

 

Selamat kepada para peserta yang telah lolos dalam tahap seleksi administrasi Open Recruitmen Panitia Festival Pajak 2022. Berikut adalah daftar peserta yang dinyatakan lolos :

DAFTAR PESERTA LOLOS SELEKSI ADMINISTRASI

No Nama Lengkap NIM Jurusan
1 Erine Katrin Sasmitaningrum 200421622020 Akuntansi
2 Lusiana Rahmawati 210413623322 Manajemen
3 Cici Laelia 210432620472 Ekonomi Pembangunan
4 Putri Yunita Dwi Ababil 200413623269 Manajemen
5 Adinda Safna Fitria 210421622082 Akuntansi
6 Muflihatun Ni’mah 200412623608 Manajemen
7 Kurnia Puspa Puspita 210413623435 Manajemen
8 Nurul Intan Septini 200413623394 Manajemen
9 Devyra Rimadhani Santoso 200432619238 Ekonomi Pembangunan
10 Alika Kawaii Nanda 210432620468 Ekonomi Pembangunan
11 Rr Aurellia Ayuningtyas Wiryawan Putri 200422620939 Akuntansi
12 Zahwa Ilsa Ifzaqul Naim 200422620880 Akuntansi
13 Fai’qotun Najiyah 200413623289 Manajemen
14 Indriana Widya Nurcahyani 200421622083 Akuntansi
15 Gabriela neda 200432619327 Ekonomi Pembangunan
16 Linda Shine Sekar Ningrum 210413623458 Manajemen
17 Nelli Chlarita Sirait 200422620908 Akuntansi
18 Miranda Nur Fadya Sandy 210413623379 Manajemen
19 Hanna Sebrina Desitasari 210432620525 Ekonomi Pembangunan
20 Hilyatun Nabilah 210432620514 Ekonomi Pembangunan
21 Galuh Ayu Fernanda Lestari 200432619279 Ekonomi Pembangunan
22 Khoirotul Mudawamah 210421622058 Akuntansi
23 Astri Zullaisih 200422620807 Akuntansi
24 Novitasari 200422620897 Akuntansi
25 Rini Dian Prasasti 200422620975 Akuntansi
26 Yunita Dwi Indriani 200422620965 Akuntansi
27 Salsabilla Kusuma Wijayanti 200422620972 Akuntansi
28 Afifah Khoirunnissa 200422620917 Akuntansi
29 Ananda Erliana Dewi 200422620852 Akuntansi
30 Rima Diana Putri 200422620874 Akuntansi
31 Ella Afriliana 200432619282 Ekonomi Pembangunan

 

Selamat untuk kalian, tetap semangat dan sampai jumpa di tahap seleksi wawancara. Terimakasih.

More Information :

Tiodore (081260830945)

Arinda (082230581682)

Penghasilan Pawang Hujan Jadi Objek Pajak???

 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) turut berkomentar terkait ramainya perbincangan publik mengenai pawang hujan yang hadir dalam gelaran MotoGP Mandalika 2022, kemarin. Hal itu bermula dari seorang warganet yang menanyakan ketentuan pajak atas penghasilan sang pawang hujan. Pertanyaan itu ditulis sebagai komentar atas video yang diunggah akun resmi @MotoGP sambil menandai akun akun @kring_pajak milik DJP.

Mendapat pertanyaan tersebut, DJP melalui akun menjelaskan pajak akan dikenakan atas penghasilan yang masuk dalam definisi objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan (PPh). Dalam hal ini, tambahan kemampuan ekonomis tersebut juga dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Salah satu bentuknya yakni penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Kemudian, DJP menjelaskan terdapat ketentuan mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang diatur pada Pasal 7 UU PPh. Ketentuan mengenai besarnya PTKP diatur dalam PMK 101/2016, yakni Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi; Rp4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin; Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami; serta Rp4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

https://news.ddtc.co.id/ramai-motogp-penghasilan-pawang-hujan-jadi-objek-pajak-ini-kata-djp-37791

 

PPH FINAL ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pemerintah menyesuaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas usaha jasa konstruksi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 (PP 9 Tahun 2022) tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008 (PP 51 Tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Februari 2022

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan untuk meningkatkan iklim usaha konstruksi yang lebih kondusif. “Selain itu untuk dapat membantu sektor konstruksi menghadapi pandemi Covid-19 sehingga keberlangsungan proses bisnis dari hulu ke hilir tetap terjaga,” tambah

Adapun jumlah tarif PPh final jasa konstruksi menurut PP 9 Tahun 2022 bertambah dari yang sebelumnya 5 tarif menjadi 7 tarif. Untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan tarifnya 1,75%, sebelumnya 2%. Untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan tarifnya tetap 4%. Atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas, antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah, besar atau spesialis, dikenai tarif 2,65%, sebelumnya 3%.

Selanjutnya, tarif 3,5% dikenakan untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan, sebelumnya 4%. Sementara untuk jasa konsultansi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk perseorangan tetap dikenakan tarif 6%. Tambahan tarif baru 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, artinya gabungan antara pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Serta, tarif 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

Selain itu, PP 9 Tahun 2022 juga mengatur bahwa pelaksanaan ketentuan PPh final untuk usaha jasa konstruksi dalam PP ini akan dievaluasi setelah 3 tahun sejak diundangkan oleh Menteri Keuangan. “Jadi, berdasarkan evaluasi yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi bisa saja dikenakan PPh sesuai ketentuan umum Pasal 17 UU PPh. Tergantung hasil evaluasi,” pungkas Neilmaldrin

Selama masa peralihan, terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum PP 9 Tahun 2022 diundangkan, untuk kontrak yang dibayarkan sebelum berlakunya PP ini berlaku ketentuan dalam PP 51 Tahun 2008 dan perubahan pertamanya, untuk kontrak yang dibayarkan sejak PP ini berlaku, pengenaan pajaknya berdasarkan PP 9 Tahun 2022. Ketentuan selengkapnya tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi termasuk salinan PP 9 Tahun 2022 dapat dilihat di laman www.pajak.go.id. #PajakKitaUntukKita

Integrasi NIK dan NPWP

Apa Saja Sih Manfaat NIK Jadi NPWP?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memberikan kemudahan. Terutama dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Hal ini bertujuan dengan dijadikannya NIK sebagai NPWP, maka masyarakat tidak perlu memiliki banyak identitas untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, bukan berarti semua yang memiliki NIK harus membayar pajak.

Misalnya, saat membeli kendaraan atau melakukan transaksi yang memerlukan NPWP, masyarakat tak perlu menghafal banyak nomor identitas. Selain itu, ini juga memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendata wajib pajak yang ada di Indonesia.

Namun, dalam perubahan ini tidak akan membuat semua masyarakat yang memiliki NIK menjadi objek pajak. Sebab, yang membayar pajak adalah mereka yang mampu dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun PTKP saat ini ditetapkan sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Artinya, di bawah nilai tersebut tidak akan dipungut pajak justru dibantu oleh pemerintah.

Sumber            :

https://www.cnbcindonesia.com

KULIAH KILAT PAJAK DAN SOSIALISASI ANGGOTA BARU TLC FEB UM 2022

Pada Hari Sabtu, 26 Februari 2022 Tax Lover Community (TLC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas negeri Malang (UM) telah melaksanakan program kerja perdananya yaitu Kuliah Kilat Pajak (KKP) dan Sosialisasi Anggota Baru.KKP ini merupakan program kerja dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) yang memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai perpajakan. Pengetahuan dasar mengenai perpajakan tersebut merupakan suatu hal yang penting bagi para anggota dan pengurus TLC untuk memperdalam materi materi perpajakan selanjutnya dalam program kerja Tax Study Club (TSC). KKP dan Sosialisasi Anggota ini dihadiri oleh 115 Peserta yang terdiri dari Anggota dan pengurus TLC 2022 yang diadakan via Zoom Meeting, dengan mengangkat tema “Membentuk Generasi Sadar Pajak yang Kredibel, Inovatif, dan Berkualitas.” Materi mengenai pengetahuan dasar perpajakan  dalam Kuliah Kilat Pajak ini dibawakan oleh Ibu Ria Zulkha Ermayda, S.ST., M.SI. selaku Dosen Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Ibu Ermita Yusida, S.E, M.E, MBA selaku ketua Tax Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

Kemudian, pada materi kedua acara ini dibawakan oleh Moh. Wahyu Feri Irawan selaku Ketua Umum TLC Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Materi yang dibawakan yaitu mengenai pengenalan TLC kepada anggota baru dan penjelasan singkat tentang kegiatan kegiatan yang akan dijalankan TLC kedepannya. Materi-materi yang diberikan oleh pemateri diterima dengan baik oleh peserta, hal tersebut terlihat dari antusiasme mereka dalam memberikan beberapa pertanyaan kepada pemateri. Dan diakhir acara juga terdapat bagian yang ditunggu-tunggu yaitu pemberian informasi lebih lanjut mengenai game TTS yang akan diikuti peserta via Instagram.

Itulah serangkaian acara KKP dan Sosialisasi Anggota yang diadakan oleh pengurus TLC sebagai program kerja perdana bersama anggota. Diharapkan acara tersebut menjadikan sebuah awalan yang baik untuk meningkatkan semangat para Anggota baru dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya.

BERKOLABORASI DENGAN KPP PRATAMA MALANG UTARA, TC FEB UM GELAR ISI SPT BERSAMA

 

Tax Center (TC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Malang (UM) yang menaungi Tax Lover Community (TLC) mengadakan Webinar Isi SPT Bersama dengan tema “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengisian E-SPT secara Mandiri” pada hari Jum’at (04/02). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 180 Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang. Acara dibuka oleh Ermita Yusida, S.E, M.E, MBA selaku ketua TC dan Wakil Dekan 1 FEB UM, Dr. Agus Hermawan, GradDipMgt.,  M.Si., MBus sekaligus membuka kegiatan.

Webinar Isi SPT Bersama ini diisi oleh pemateri yang berasal dari KPP Pratama Malang Utara.     Materi yang dibawakan oleh KPP Malang Utara berjalan dengan lancar sampai akhir, yang selanjutnya terdapat sesi tanya jawab bagi para peserta webinar yang terdapat kendala maupun hal yang masih dibingungkan mengenai pelaporan SPT. Namun tidak sampai situ saja, para peserta webinar langsung diajak untuk praktek Isi E-SPT yang dibantu oleh para Relawan Pajak KPP Malang Utara. Mekanisme Praktek Isi E-SPT dalam webinar tersebut yaitu dengan cara membagi peserta webinar ke dalam 6 breakout room, 3 breakout room khusus untuk peserta dengan jenis SPT 1770S dan 3 breakout room yang lain khusus peserta jenis SPT 1770SS.

Untuk lebih memudahkan para peserta webinar dalam pelaporan SPT, para panitia dan tax warrior juga akan memberikan pelayanan via online maupun offline. Pelayanan Isi E-SPT secara online dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 hingga batas pelaporan SPT berakhir yaitu 31 Maret 2022 Via Whatsapp dengan menghubungi narahubung tiap fakultas yang tertera pada pamflet, pelayanan online dimulai pukul 08.00 hingga pukul 20.00. Sedangkan pelayanan secara offline dimulai pada tanggal 21 – 22 Maret 2022 di Aula Gedung D10 Lantai 4 FEB UM, pelayanan tersebut dimulai pukul 08.00 hingga 15.00, dan pada tanggal 23 – 31 Maret 2022 di Ruang Tax Center UM (Gedung D9 Lt. 1 FEB UM) pukul 08.00 hingga 15.00.

Serangkaian acara tersebut yang terdiri dari webinar maupun pelayanan oleh panitia dan tax warrior diharapkan dapat membantu dan memudahkan para wajib pajak khususnya para civitas akademika Universitas Negeri Malang dalam menunaikan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan E-SPT Tahunan. Selain itu, serangkaian acara ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai prosedur pelaporan E-SPT yang benar dan dapat meningkatkan kesadaran mengenai perpajakan. Mengingat begitu pentingnya peran pajak ini dalam membantu pembangunan nasional, maka dari itu kita sebagai warga negara yang patuh harus menjadi generasi yang sadar pajak.