Tax Ratio Rendah, Pemerintah Bakal Optimalkan Penagihan Pajak

Pemerintah menegaskan terus berupaya meningkatkan efektivitas penagihan atas piutang pajak. Komitmen ini dijalankan guna mengembalikan tax ratio yang sempat merosot pada tahun lalu akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah melakukan hapus buku atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa penagihannya. Cara ini diyakini bisa lebih mencerminkan hak negara melalui piutang pajak yang masih dapat ditagih.

Adapun teknologi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan penagihan piutang pajak adalah Taxpayer Accounting (TPA) Modul Revenue Accounting System (RAS) yang dikelola oleh Ditjen Pajak (DJP).

“Pada 2020 pemerintah telah mengimplementasikan TPA Modul RAS. Ini adalah upaya perbaikan tata kelola piutang perpajakan,” ujar Sri Mulyani, Selasa (24/8/2021).

Melalui TPA Modul RAS dan program-program reformasi pajak pada 5 pilar yakni organisasi, SDM, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta regulasi perpajakan, diharapkan tax ratio Indonesia dapat kembali ke level yang optimal.

Untuk diketahui, TPA Modul RAS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak.

Proses pencatatan pada aplikasi TPA Modul RAS dilakukan secara otomatis dan harian berdasarkan waktu pengakuan, pengukuran, serta pencatatan atas dokumen sumber. Tentunya, implementasinya harus sesuai dengan rule akuntansi, bagan akun standar, dokumen sumber, dan referensi lainnya.

TPA Modul RAS akan terus dikembangkan oleh DJP dan nantinya data yang tersaji pada aplikasi tersebut bakal bisa digunakan oleh wajib pajak.

Dengan aplikasi ini, diharapkan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak dapat lebih baik seiring dengan tersedianya informasi yang handal mengenai saldo kewajiban dan hak perpajakan dari wajib pajak.

Sumber : https://news.ddtc.co.id/

“Kabar Gembira, Pemerintah Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mall hingga Oktober 2021”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) sewa toko bagi para pedagang eceran. Pembebasan pajak ini bakal berlangsung 3 bulan, dari bulan Agustus-Oktober 2021. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2021 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Mengutip aturan tersebut, insentif ini diberikan untuk menjaga pedagang eceran dari dampak pandemi Covid-19 dan mewujudkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembebasan PPN.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Covid-19 guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor perdagangan eceran,” tulis aturan tersebut seperti dikutip Kompas.com, Selasa (3/8/2021).

Adapun pedagang eceran yang dimaksud adalah pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melalukan penyerahan barang/jasa kepada konsumen akhir. Sementara itu, ruangan atau bangunan yang dibebaskan PPN adalah ruangan berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan atau mal, kompleks pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, dan pasar rakyat. PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan untuk PPN terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021 yang ditagihkan pada Agustus 2021 sampai November 2021.

PPN terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa penggantian. Penggantian ini termasuk biaya pelayanan, baik yang ditagihkan bersamaan dengan tagihan jasa sewa maupun yang ditagih secara terpisah. Nantinya pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan dan bangunan kepada pedagang eceran wajib membuat faktur pajak sesuai ketentuan perundang-undangan dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Adapun laporan realisasi PPN DTP dibuat setiap masa pajak sesuai dengan saat pembuatan faktur pajak. Laporan disampaikan secara daring melalui saluran yang ditentukan oleh DJP paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak.

Daftar pustaka :
Ulya, Fika Nurul. 2021. “Kabar Gembira, Sri Mulyani Bebaskan Pajak Sewa Toko di Pasar dan Mal hingga Oktober 2021”. https://money.kompas.com/read/2021/08/03/154812126/kabar-gembira-sri-mulyani-bebaskan-pajak-sewa-toko-di-pasar-dan-mal-hingga?page=all. Diakses pada 4 Agustus 2021 jam 11.50 WIB