Penerapan Pajak Karbon di Indonesia, ini Penjelasan Kepala Bappenas

Kementerian ppn/bappenas menyebut indonesia perlu menerapkan pajak karbon untuk mendukung transformasi ekonomi nasional yang lebih ramah lingkungan.

Menteri ppn/kepala bappenas suharso monoarfa mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam upaya pembangunan rendah karbon. Kebijakan fiskal menjadi instrumen untuk mendukung agenda net zero emission indonesia.

“selain kebijakan pembangunan yang bersifat sektoral, tapi yang tidak kalah penting adalah kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission,” katanya dalam webinar, selasa (20/4/2021).

Suharso menuturkan kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan ekonomi ramah lingkungan akan menjadi kebijakan yang sangat tidak populer. Terdapat dua saran kebijakan fiskal yang disodorkan bappenas dalam mendukung transformasi ekonomi hijau.

Pertama, pemerintah wajib mencabut semua jenis subsidi bahan bakar minyak. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dilakukan secara bertahap sampai dengan 100% nihil subsidi pada 2030.

Kedua, pemerintah perlu memperkenalkan pajak karbon. Saran untuk menerapkan pajak karbon juga berlaku dengan tarif berjenjang hingga mencapai titik tarif pajak sebesar 50% pada 2030.

“kebijakan fiskal untuk mendukung net zero emission, contohnya dan sangat tidak populer, yaitu menghapuskan subsidi bbm hingga 100% paling tidak [pada] 2030. Ini harus dilakukan secara bertahap dan penerapan pajak karbon yang ditingkatkan bertahap hingga 50% pada 2030,” ujarnya.

Selain dukungan kebijakan fiskal, pemerintah juga harus melakukan perubahan kebijakan sektoral pada energi, lahan dan pengolahan limbah. Pada sektor energi, perlu dilakukan penurunan intensitas melalui efisiensi energi dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan.

Pada sektor lahan, pemerintah perlu melakukan reforestasi hutan dan melakukan restorasi lahan gambut serta rehabilitasi kawasan mangrove. Pada saat bersamaan, upaya pencegahan pada kegiatan deforestasi dan kebakaran hutan terus dilakukan.

Kemudian, pada sisi pengolahan limbah, pemerintah perlu melakukan penurunan produksi limbah cair. Selanjutnya, mempromosikan skema ekonomi circular dan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

Sumber : https://news.ddtc.co.id/penerapan-pajak-karbon-di-indonesia-ini-penjelasan-kepala-bappenas-29291

UPSKILL WRITING TAX ACADEMY ANGGOTA TLC DI TAX STUDY CLUB (TSC)

Minggu, 10 April 2020 Tax Lovers Community kembali menyapa publik dengan program Tax Study Club (TSC). TSC yang dilaksanakan kali ini mengambil tema “Explore your skill, mind and talent with writing tax academy”. Acara ini wajib diikuti oleh seluruh pengurus dan Anggota TLC 2021 secara interaktif melalui media Zoom Meeting. Adapun untuk pihak eksternal, panitia menyediakan link untuk streaming via YouTube Live.

Acara ini dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan dibuka oleh Nuriah Muyassaroh selaku kepala departement litbang sekaligus moderator pada acara tersebut. Selanjutnya sambutan juga dilakukan oleh Anita Widyawati selaku perwakilan dari BPH TLC 2021. Pada 08.30 WIB, acara inti dari kegiatan TSC dimulai, yakni penyampaian materi dari Ibu Bunga Hidayati, S.E, M.E, P.Hd. Ibu bunga merupakan dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus Ketua Tax Center Universitas Negeri Malang.

Materi yang disampaikan oleh ibu bunga adalah materi mengenai kepenulisan dan perpajakan. Materi tersebut terbukti sukses menarik perhatian peserta dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang muncul ketika sesi tanya jawab. Selain itu, banyak peserta termotivasi untuk mulai menulis setelah mengikuti acara ini.

Acara ini berakhir pada pukul 10.10 WIB. Namun, berakhirnya acara ini bukanlah akhir dari serangkaian acara TSC. Peserta diwajibkan membentuk kelompok yang terdiri dari dua sampai tiga orang. Selanjutnya, setiap kelompok wajib membuat satu artikel perpajakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu sampai 30 April 2021. Nantinya, artikel-artikel ini akan diterbitkan melalui website TLC sebagai bentuk apresiasi kepada peserta.

Setelah peserta memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan artikel, peserta akan diberikan sertifikat TSC sebagai tanda bahwa mereka telah mengikuti acara TSC hingga akhir. Diharapkan, dengan diadakannya acara TSC ini dapat merangsang minat anggota TLC terhadap kepenulisan dan semakin mendalamnya pengetahuan mereka mengenai perpajakan. Dengan tumbuhnya minat anggota TLC terhadap kepenulisan dan perpajakan, tentunya akan memberi output yang baik untuk TLC serta bagi universitas.

Sri Mulyani Mau Tambah Basis Pajak RI, Ini yang Diincar

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap forum G20 bisa mempercepat kesepakatan implementasi pajak digital. Kesepakatan itu, menurut Sri Mulyani bisa meningkatkan basis pajak.

Dia mengaku rasio pajak nasional masih rendah yaitu sekitar 11,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Rasio pajak perlu ditingkatkan dan reform perlu dilakukan. Saat ini kita mencari cara bagaimana memperdalam basis pajak, dan diharapkan di forum G20 bisa tercapai ketentuan pajak digital ini sehingga bisa adil,” kata Sri Mulyani dalam acara peluncuran OECD Economics Survey of Indonesia 2021 secara virtual, Kamis (18/3/2021). Dalam survey OECD tahun 2021, pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi dan berujung pada rasio pajak Indonesia. Rasio pajak Indonesia tercatat 11,9% terhadap PDB atau jauh di bawah rata-rata negara OECD yang sebesar 34,4%.

OECD mengusulkan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan basis pajak salah satunya dari sektor properti dan industri tembakau. “Meningkatkan tarif pajak tertentu, misalnya, untuk tembakau serta memperluas basis pajak, menutup celah dan meningkatkan kepatuhan pada pajak penjualan juga dapat membantu menopang pendapatan,” tulis laporan OECD.

Pada kesempatan ini, Sri Mulyani juga menceritakan program bantuan sosial (bansos) berhasil mencegah peningkatan angka kemiskinan di tanah air khususnya bagi masyarakat yang terdampak COVId-19. “Bagaimana bisa men-support yang paling rentan, yaitu populasi yang paling terdampak karena tidak bisa melakukan mobilitas dan itu sangat menekan sektor informal dan UKM di Indonesia,” kata dia.

Sumber: detikfiance